Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada daerah-daerah penghasil komoditas kelapa sawit guna membantu membiayai perbaikan infrastruktur jalan perkebunan, mitigasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.Di tingkat lokal, efektivitas penggunaan DBH Sawit kerap diuji oleh persoalan transparansi alokasi, lemahnya pengawasan realisasi anggaran, serta prioritas belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada perbaikan kerusakan ekologis akibat eksploitasi sawit.

Evaluasi Dampak Kemandirian Daerah Alokasi dana ini seharusnya menjadi katalisator bagi daerah penghasil untuk melepaskan diri dari ketergantungan dana transfer umum melalui perbaikan pengelolaan potensi ekonomi agribisnis secara mandiri.

Kesimpulan: Penggunaan DBH Sawit wajib dikawal melalui audit ketat dan transparansi publik agar benar-benar berdampak nyata terhadap pemulihan infrastruktur dan peningkatan kemandirian fiskal daerah penghasil.