Banyak daerah di Indonesia mengalami stagnasi pendapatan dari sektor properti karena Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tertinggal jauh di bawah harga pasar riil.

Pemutakhiran ZNT secara berkala menjadi kunci mutlak untuk mencerminkan nilai ekonomi aktual suatu wilayah, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami lonjakan harga properti yang masif akibat pembangunan infrastruktur. Penyesuaian ZNT dan NJOP harus diiringi dengan instrumen pengaman sosial yang adil, seperti pemberian insentif, diskon, atau penundaan pembayaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pemilik tanah warisan turun-temurun agar mereka tidak terusir dari tempat tinggalnya akibat lonjakan beban pajak properti.

Kesimpulan: Pemutakhiran ZNT yang akurat dan berkeadilan adalah prasyarat utama untuk mengoptimalkan PAD secara transparan tanpa membebani masyarakat rentan di tengah dinamika pasar properti yang tinggi.