Penggabungan seluruh data finansial, demografi, aset, dan riwayat perpajakan seluruh warga negara ke dalam satu ekosistem terpusat (Coretax) menjadikan sistem DJP sebagai target paling menggiurkan bagi sindikat peretas global maupun aktor spionase siber.

Perlindungan terhadap data wajib pajak bukan sekadar masalah teknis TI, melainkan mandat konstitusional yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kebocoran data (data breach) akan meruntuhkan kredibilitas negara dan memicu krisis kepercayaan publik yang masif.

DJP wajib menerapkan standar keamanan siber tingkat militer, termasuk enkripsi end-to-end, arsitektur zero-trust, audit kerentanan independen secara berkala, serta pembatasan hak akses internal yang ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal (insider threat).

Kesimpulan: Keamanan siber adalah fondasi mutlak dari administrasi perpajakan modern. Tanpa jaminan perlindungan data yang tidak dapat ditembus, integrasi sistem justru akan berubah menjadi bumerang keamanan nasional yang menghancurkan privasi warga negara.