Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mereformasi sistem pengenaan sanksi administrasi perpajakan secara radikal dengan menggantikan ...

Natura adalah kenikmatan dalam bentuk barang yang diberikan perusahaan kepada karyawan, seperti mobil dinas, rumah dinas, telepon seluler, kartu kredit ...

Undang-Undang Bea Meterai menetapkan tarif tunggal bea meterai untuk berbagai dokumen berharga, akta notaris, surat perjanjian, efek, serta dokumen ...

Kripto di Indonesia diperlakukan sebagai aset kena pajak. Keuntungan dari penjualan atau pertukaran kripto merupakan objek PPh. Melalui bursa lokal ...

Insentif pajak dan relaksasi fiskal merupakan instrumen kebijakan luar biasa yang diterbitkan pemerintah dalam bentuk pengurangan tarif, pembebasan pajak ...

Apabila Wajib Pajak merasa tidak sependapat atau dirugikan oleh hasil ketetapan pajak atau keputusan pemeriksaan yang diterbitkan oleh otoritas pajak, ...

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang pengelolaannya ...

Regulasi perpajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mewajibkan pelaku usaha digital global maupun lokal seperti penyedia layanan ...

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang dihasilkan oleh pabrikan di dalam ...

PPh Pasal 29 timbul apabila berdasarkan hasil penghitungan akhir dalam penyusunan SPT Tahunan, total pajak yang terutang oleh Wajib Pajak selama satu tahun ...

Meskipun PP 20/2026 mempersempit cakupannya, Wajib Pajak Orang Pribadi masih dapat memakai PPh Final 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 ...

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dengan tujuan untuk ...

Setiap pembayaran penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, premi asuransi, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan kepada Wajib Pajak ...

Berdasarkan PP 20/2026, dokter, influencer, content creator, YouTuber, dan selebgram digolongkan sebagai pekerjaan bebas, sehingga tidak boleh memakai PPh ...

PPh Pasal 4 ayat (2) mengatur pengenaan pajak atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang perlakuan perhitungannya bersifat final, di mana pelunasan pajaknya ...

PPh Pasal 23 adalah pajak yang wajib dipotong oleh pemotong pajak (badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha ...

PPh Pasal 23 adalah pajak yang wajib dipotong oleh pemotong pajak (badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha ...

Menurut PP 20/2026, CV, Firma, dan PT biasa tidak lagi berhak menggunakan PPh Final 0,5%. Hanya Perseroan Perorangan (PT yang didirikan satu orang), orang ...

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipotong atau dipungut oleh badan-badan tertentu, baik instansi pemerintah maupun badan usaha swasta strategis, atas ...

PP 20/2026 mempersempit penggunaan PPh Final UMKM 0,5%. Tarif ini kini hanya berlaku untuk Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi dengan ...

Aspek perpajakan internasional mengatur tata cara pemajakan atas penghasilan lintas batas yurisdiksi dengan mengacu pada prinsip domisili dan sumber, serta ...

Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan fiskal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ...

Wajib Pajak diberikan hak hukum untuk melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun SPT Masa yang telah disampaikan sebelumnya apabila ...

Mekanisme PPh Unifikasi menyatukan berbagai jenis pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak korporasi ke dalam satu format Bukti Pemotongan elektronik dan ...